DMN NEWS - JAKARTA — Kenaikan harga LPG nonsubsidi bukan sekadar soal angka di papan harga. Di balik itu, ada kekhawatiran besar: gelombang peralihan masyarakat ke gas subsidi 3 kilogram yang bisa membuat sistem yang sudah rapuh menjadi kian tertekan.
Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, selisih harga yang makin lebar antara LPG nonsubsidi dan subsidi berpotensi mendorong masyarakat mengambil jalan yang paling realistis — beralih ke yang lebih murah.
Masalahnya, langkah itu tidak sesederhana pilihan konsumen. Dampaknya bisa menjalar luas, bahkan mengancam jebolnya kuota LPG subsidi yang selama ini sudah dibatasi pemerintah.
Baca Juga: Susi Pudjiastuti Sorot Cara Pemusnahan Ikan Sapu-Sapu, Usul Diolah Jadi Pakan dan Pupuk
Pengamat energi, Abra Talattov, menilai kondisi ini sebagai efek domino dari dinamika harga energi global yang sulit dikendalikan. Fluktuasi harga minyak mentah dunia, menurutnya, menjadi faktor utama yang memicu penyesuaian harga LPG dan BBM nonsubsidi di dalam negeri.
Namun di lapangan, yang terjadi bukan sekadar penyesuaian. Kenaikan harga justru memicu perubahan perilaku konsumsi.
“Ketika selisih harga makin jauh, masyarakat cenderung mencari alternatif yang lebih terjangkau. Dalam hal ini, LPG subsidi jadi pilihan,” ujarnya.
Baca Juga: Rekrutmen 30 Ribu Manajer Kopdes Merah Putih Dikebut, Peluang 800 Ribu Lapangan Kerja Terbuka
Perubahan pola konsumsi inilah yang menjadi titik rawan. Jika terjadi secara besar-besaran, tekanan terhadap distribusi LPG 3 kg akan meningkat drastis.
Padahal, selama ini distribusi LPG subsidi masih menyisakan banyak persoalan. Sistem penyaluran yang belum sepenuhnya tertutup membuat gas bersubsidi kerap tidak tepat sasaran.
Artinya, bukan hanya masyarakat kecil yang menikmati subsidi, tetapi juga kelompok yang seharusnya tidak berhak.
Baca Juga: KPK Periksa 7 Saksi Kasus Fadia Arafiq, Dugaan Aliran Dana Rp46 Miliar Kian Terkuak
Di sisi lain, kuota LPG subsidi sendiri memiliki batas. Pemerintah menetapkan alokasi sekitar 8,3 juta metrik ton. Angka ini disusun dengan asumsi konsumsi yang relatif stabil.
Namun jika terjadi lonjakan akibat migrasi pengguna dari nonsubsidi ke subsidi, kuota tersebut berpotensi terlampaui.
Dan ketika itu terjadi, dampaknya tidak berhenti di level distribusi. Beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa ikut membengkak.
Baca Juga: Respons Santai Joko Widodo soal Ketegangan dengan Jusuf Kalla : 'Saya orang kampung'
Ini bukan sekadar soal angka fiskal, tetapi juga soal keberlanjutan kebijakan energi nasional.
Abra memperkirakan, potensi peralihan konsumen ke LPG subsidi bisa mencapai 5 hingga 10 persen. Angka yang terlihat kecil, namun dalam skala nasional bisa berarti lonjakan konsumsi yang signifikan.
Terlebih, kondisi ekonomi saat ini membuat masyarakat semakin sensitif terhadap perubahan harga kebutuhan pokok, termasuk energi rumah tangga.
Baca Juga: Dua Hari Pencarian, Remaja Korban Laka Laut Parangtritis Ditemukan Tak Bernyawa
Di sinilah dilema itu muncul. Di satu sisi, pemerintah harus menyesuaikan harga mengikuti pasar global. Di sisi lain, daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih.
Jika tidak diantisipasi dengan cepat, situasi ini bisa menciptakan tekanan ganda: distribusi energi terganggu, subsidi membengkak, dan ketimpangan akses semakin lebar.
Karena itu, perbaikan sistem distribusi LPG subsidi menjadi langkah mendesak. Penyaluran harus benar-benar tepat sasaran, bukan lagi terbuka tanpa kontrol yang jelas.
Baca Juga: Kontes Sapi Piala Ketua MPR RI di Wonosobo, Peternak Siap Tampil Adu Kualitas Unggulan Nasional
Tanpa itu, setiap kenaikan harga nonsubsidi akan selalu berujung pada masalah yang sama: perpindahan massal ke subsidi dan tekanan berulang pada sistem yang belum siap.
Di tengah kondisi seperti ini, satu hal menjadi jelas — kebijakan energi tidak lagi bisa hanya soal harga. Ia menyangkut keadilan, keberlanjutan, dan daya tahan masyarakat dalam menghadapi tekanan ekonomi.(*)