DMNNEWS.COM - JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dalam pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 504 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditutup permanen karena dinyatakan tidak memenuhi standar sanitasi.
Data tersebut tercatat hingga 10 Agustus 2026. Penutupan dilakukan setelah hasil pemeriksaan dinas kesehatan di daerah menyatakan ratusan dapur tersebut tidak layak dari sisi sanitasi.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan keputusan penutupan merupakan bagian dari pengawasan terhadap kelayakan fasilitas yang digunakan untuk menyediakan makanan bagi penerima manfaat MBG.
“Ada 504 dapur yang kemudian kami tutup secara permanen karena dinyatakan tidak layak secara sanitasi,” kata Sudaryono dalam Rapat Koordinasi Khusus bersama Menteri Dalam Negeri dan kepala daerah se-Indonesia di Jakarta.
3.000 Dapur Masih Dalam Pemeriksaan
Pengawasan terhadap dapur MBG masih berlangsung. Sekitar 3.000 dapur yang telah mendaftar saat ini menjalani pemeriksaan oleh dinas kesehatan di masing-masing daerah.
Sudaryono meminta pemeriksaan dilakukan berdasarkan standar keamanan pangan. Menurutnya, ekspansi program MBG harus berjalan seiring dengan pemenuhan standar kelayakan dapur.
“Sisanya ada sekitar 3.000 yang saat ini sudah mendaftar, sekarang sedang dicek oleh dinas kesehatan masing-masing,” ujarnya.
BGN menegaskan hasil pemeriksaan akan menjadi dasar dalam menentukan kelanjutan operasional dapur SPPG. Dapur yang dinyatakan tidak memenuhi standar sanitasi tidak diperbolehkan beroperasi dalam program MBG.
Keselamatan Anak Jadi Perhatian Utama
BGN memberikan perhatian khusus terhadap aspek sanitasi karena makanan yang diproduksi melalui program MBG dikonsumsi oleh anak-anak serta penerima manfaat lainnya.
Sudaryono menegaskan keamanan pangan bukan persoalan administratif semata. Kelayakan dapur berkaitan langsung dengan keselamatan penerima makanan.
“Ini urusan nyawa seseorang, nyawa anak-anak kita,” tegasnya.
Karena itu, BGN menyatakan tidak akan memberikan toleransi terhadap kondisi yang berpotensi menimbulkan masalah keamanan pangan.
BGN Targetkan Zero Tolerance Keracunan
Selain memastikan kelayakan dapur, BGN menegaskan komitmen menerapkan prinsip zero tolerance terhadap kasus keracunan dalam program MBG.
Pemerintah daerah dinilai memiliki posisi penting dalam memperkuat pengawasan. Koordinasi dengan dinas kesehatan diperlukan agar pemeriksaan dan penerapan standar keamanan pangan berjalan konsisten di seluruh daerah.
“Kami sampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kami dari BGN. Intinya, kami juga ingin menegaskan bahwa keinginan kami adalah zero tolerance terhadap adanya kasus keracunan di kemudian hari,” tutur Sudaryono.
Penutupan 504 dapur menjadi sinyal bahwa operasional SPPG tidak hanya bergantung pada kesiapan produksi, tetapi juga harus memenuhi persyaratan sanitasi dan keamanan pangan.
Sementara itu, pemeriksaan terhadap sekitar 3.000 dapur lainnya masih berjalan. Hasil pemeriksaan tersebut nantinya menentukan apakah dapur-dapur tersebut dapat melanjutkan operasional dalam program MBG.
Langkah BGN ini diarahkan untuk memperkuat pengawasan sekaligus memastikan program Makan Bergizi Gratis berjalan dengan standar keamanan pangan yang memadai bagi seluruh penerima manfaat.(*)